- • Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pejabat.
- • Prabowo menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan untuk mengisi kekosongan jabatan.
- • Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut kasus penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal tersebut berpotensi mengarah pada tindakan makar yang membahayakan keselamatan negara.
INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap pimpinan negara. Keputusan pemberhentian tersebut ditandatangani pada Rabu pagi, 4 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengumumkan keputusan itu saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
"Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," kata Prasetyo.
Pemberhentian tersebut berlangsung ketika aparat penegak hukum masih menangani dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar Presiden Prabowo serta sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya.
Sebelumnya, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden menaruh perhatian serius terhadap perkara tersebut. Pemerintah bahkan melihat adanya kemungkinan tindakan yang mengarah pada makar karena dugaan perbuatan itu dinilai dapat membahayakan kepentingan negara dan keselamatan pimpinan pemerintahan.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar Prasetyo.
Baca Juga
Istana: Kasus Penyadapan Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Mengarah ke Makar
Politik
Letjen Ariyo Windutomo Ditunjuk sebagai Plt KSP
Setelah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan KSP, Prabowo langsung menunjuk pejabat pengganti sementara agar aktivitas lembaga tersebut tidak terhenti.
Presiden mempercayakan tugas Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan kepada Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo.
"Untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI, yang namanya Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan," tutur Prasetyo.
Penunjukan Ariyo bersifat sementara untuk memastikan fungsi dan tugas KSP tetap berjalan setelah pemberhentian Listyo Sigit.
Baca Juga
Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Dibongkar Staf Polisi, File Sempat Dihapus
Hukum
Prabowo Khawatir Keselamatan Negara Terganggu
Di luar keputusan pergantian pimpinan KSP, Prasetyo mengungkapkan keprihatinan Prabowo terhadap dugaan tindak pidana yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Berdasarkan perkembangan penanganan perkara, pemerintah telah memperoleh informasi mengenai sejumlah individu yang dipetakan karena diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.
Pemerintah menilai perkara ini tidak sekadar menyangkut pelanggaran prosedur penyadapan. Akses ilegal dan penghapusan bukti elektronik yang berkaitan dengan pimpinan negara dinilai dapat membuka risiko terhadap keamanan informasi serta keselamatan negara.
Meski begitu, pemerintah meminta masyarakat tidak mencampuradukkan penyadapan ilegal dengan mekanisme penyadapan yang dilakukan secara sah berdasarkan hukum.
Prasetyo mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan normal selama proses hukum berlangsung.
"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu," kata Prasetyo.
Pemerintah juga menegaskan bahwa penyadapan memiliki mekanisme dan aturan hukum tersendiri. Karena itu, proses penyadapan yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan tetap dapat berjalan tanpa perlu dikhawatirkan masyarakat.
Baca Juga
Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri Sudah Ditahan di Rutan Mabes Polri terkait Kasus Penyadapan
Hukum