Istana: Kasus Penyadapan Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Mengarah ke Makar

Istana: Kasus Penyadapan Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Mengarah ke Makar
Presiden Prabowo Subianto bertindak selaku inspektur upacara pada Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (1/7/2025). Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jrc

Traktir Redaksi

Suka dengan artikel ini? Dukung jurnalisme Informasi.com dengan scan QRIS di bawah melalui m-banking atau e-wallet.

QRIS Media Informasi Dunia Simpan QRIS
Ikhtisar
  • • Mensesneg Prasetyo Hadi menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada tindakan makar.
  • • Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira polisi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
  • • Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidik mendalami dugaan upaya melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

INFORMASI.COM, Jakarta - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara mulai memasuki babak yang lebih serius. Pemerintah tidak lagi melihat perkara ini semata-mata sebagai pelanggaran prosedur penyadapan, tetapi juga membuka kemungkinan adanya upaya makar yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, secara terbuka menyebut dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara berpotensi masuk kategori perbuatan makar.

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Pernyataan tersebut menandai seriusnya pemerintah memandang perkara yang menyeret tiga personel Polri sebagai tersangka. Terlebih, sasaran dugaan penyadapan bukan hanya Presiden Prabowo, melainkan juga sejumlah menteri, pejabat negara, tokoh politik, hingga media.

Prasetyo menilai tindakan penyadapan tanpa prosedur, penghilangan barang bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap perangkat atau informasi milik pejabat negara merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap biasa.

"Kalau melakukan tindak penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, ilegal akses untuk sesuatu yang sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita dan ini menyangkut Kepala Negara, menyangkut pejabat-pejabat negara, nah ini kan sesuatu yang luar biasa," ujarnya.

Thumbnail Breaking News: Polri Tetapkan Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
i

Baca Juga

Breaking News: Polri Tetapkan Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Hukum

Informasi Sensitif Jadi Perhatian

Di balik dugaan penyadapan tersebut, pemerintah juga menaruh perhatian pada kemungkinan informasi rahasia yang dapat diperoleh pihak-pihak yang terlibat.

Prasetyo mengingatkan komunikasi dan aktivitas pimpinan negara dapat memuat informasi sensitif yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Jika informasi tersebut jatuh ke tangan yang tidak berwenang, dampaknya berpotensi meluas hingga menyentuh kepentingan dan kedaulatan negara.

"Kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara, di situ kan banyak informasi yang tentu sangat sensitif, yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara," kata Prasetyo.

Meski demikian, pemerintah mengaku belum mengetahui secara terperinci alasan di balik dugaan penyadapan tersebut. Prasetyo mengatakan penyidik kepolisian masih bekerja untuk mengungkap motif dan tujuan tindakan para tersangka.

"Jadi kita tidak mengerti juga apa yang menjadi motif dan tujuannya," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto, menurut Prasetyo, telah memberikan arahan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar perkara tersebut ditangani secara objektif dan sesuai ketentuan hukum.

Presiden juga meminta penyidik mengusut kasus tersebut secara terbuka tanpa menutupi informasi yang berkaitan dengan penanganannya.

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi," tutur Prasetyo.

Thumbnail Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Dibongkar Staf Polisi, File Sempat Dihapus
i

Baca Juga

Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Dibongkar Staf Polisi, File Sempat Dihapus

Hukum

Yusril Sebut Dugaan Upaya Melumpuhkan Presiden

Pernyataan Prasetyo bukan satu-satunya sinyal bahwa pemerintah mulai mengaitkan perkara ini dengan dugaan makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya juga menyampaikan adanya indikasi yang mengarah pada tindak pidana tersebut.

Yusril mengungkapkan hal itu saat memberikan keterangan pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Selasa (3/11/2026), di sela-sela kunjungan kerjanya ke Aceh.

"Indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional. Sekarang sedang dilakukan pendalaman terus menerus," kata Yusril.

Menurut Yusril, penyidik sejauh ini telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi ilegal. Namun, pengembangan perkara masih diperlukan untuk mengungkap motif, sasaran, serta tujuan akhir dari aktivitas tersebut.

Yusril menjelaskan, dugaan makar yang sedang didalami tidak selalu berkaitan dengan rencana pembunuhan terhadap Presiden. Ada kemungkinan tindakan tersebut bertujuan membuat Kepala Negara tidak mampu menjalankan kekuasaan pemerintahan.

"Indikasi ke arah makar, bukan membunuh, seperti berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan," kata Yusril.

Dia kemudian merujuk Pasal 191 KUHP Nasional yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maupun membuat keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Dengan demikian, fokus pendalaman penyidik tidak hanya tertuju pada bagaimana penyadapan dilakukan, tetapi juga apakah terdapat tujuan yang lebih jauh untuk mengganggu kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan.

Thumbnail Diduga Terseret Kasus Penyadapan, LSP Terancam 10 Tahun Penjara, Apa Saja Pasal yang Disangkakan?
i

Baca Juga

Diduga Terseret Kasus Penyadapan, LSP Terancam 10 Tahun Penjara, Apa Saja Pasal yang Disangkakan?

Hukum

Tiga Jenderal Jadi Tersangka

Sebelum pernyataan Prasetyo dan Yusril mencuat, Bareskrim Polri telah lebih dahulu menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka.

Kabareskrim Polri Komjen Polisi Asep Safrudin menyampaikan penetapan tersangka tersebut di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Ketiganya dijerat dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access). Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah penetapan tersebut, ketiganya langsung menjalani penahanan di Rumah Tahanan Markas Besar Polri, Jakarta.

Dalam pengembangan perkara, ketiga tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah pejabat negara sejak 2025 hingga 2026. Dugaan aktivitas tersebut juga disebut menyasar para menteri, tokoh politik, serta sejumlah media.

Thumbnail Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri Sudah Ditahan di Rutan Mabes Polri terkait Kasus Penyadapan
i

Baca Juga

Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri Sudah Ditahan di Rutan Mabes Polri terkait Kasus Penyadapan

Hukum

BAGIKAN
Add preferred source on Google
Anda harus login untuk memberikan komentar.