- • Gelombang protes ekonomi di Iran mereda setelah ratusan orang dilaporkan tewas, bahkan lembaga internasional barat menyebut ribuan korban.
- • Meski aksi massa mereda, para ekonom barat menilai akar masalah ekonomi Iran tidak bisa dicairkan dengan cepat dan berpotensi memicu gejolak lanjutan.
- • Sanksi internasional yang berlapis sejak 1979, ditambah konflik regional dan anjloknya nilai rial, memperdalam krisis struktural ekonomi Iran.
INFORMASI.COM, Jakarta - Sudah sebulan protes berujung kerusuhan melanda Iran. Protes yang dilancakan sebagian warga itu terjadi karena memburuknya ekonomi Republik Islam. Sebagian wilayah di Iran masih berada di bawah pemadaman internet.
Ratusan ribu orang di berbagai kota di Iran sempat turun ke jalan menyusul aksi para pedagang yang pertama kali menutup toko karena harga-harga bahan pokok susah dijangkau. Namun, laporan terbaru menyebutkan sebagian besar demonstran kini memilih bertahan di rumah setelah banyak korban jiwa berjatuhan dan ribuan orang ditahan aparat keamanan.
Hingga kini, pemerintah Iran belum merilis angka resmi korban tewas. Namun, Human Rights Activists News Agency (HRANA), lembaga pemantau berbasis di Amerika Serikat, melaporkan jumlah korban tewas mencapai 2.615 orang hingga Rabu (14/1/2026). Namun, Pemerintah Iran menyatakan angka tersebut sangat dilebih-lebihkan.
Baca Juga
Iran vs Amerika Serikat Memanas, Saling Ancam Luncurkan Serangan
Internasional
Unjuk rasa yang dibarengi kerusuhan itu membuat Amerika Serikat, terutama Presiden Donald Trump, terbersit untuk ikut campur. Donald Trump sebelumnya mengancam akan mengambil tindakan apabila pembunuhan terus berlanjut.
Namun, pada Rabu malam waktu AS, Trump menyatakan telah menerima jaminan dari Teheran bahwa pembunuhan akan dihentikan dan eksekusi terhadap para demonstran yang ditahan tidak akan dilakukan.
Meski demikian, meredanya protes tidak berarti persoalan selesai. Ancaman intervensi Amerika Serikat masih membayangi, terutama soal ekonomi Iran. Pasalnya, Trump sebelumnya mengancam akan menerapkan tarif impor ke AS bagi negara-negara yang masih berdagang dengan Iran. Tentu, jika ancaman itu diterapkan, ekonomi Iran akan makin terpukul dan semakin memburuk.
Akar Protes: Ekonomi yang Tercekik
Guru Besar Ekonomi emeritus di SOAS University of London, Hassan Hakimian, kepada Al Jazeera, menegaskan bahwa keresahan sosial di Iran berakar kuat pada krisis ekonomi. Kondisi buruk ekonomi Iran, kata Hakimian, terjadi akibat sanksi ekonomi internasional, terutama dari AS dan Eropa, yang diterapkan kepada Iran. Plus, Hakimian menambahkan, dugaan praktik korupsi yang terjadi di tubuh pemerintahan Iran.
“ Kerusuhan terbaru tidak diragukan lagi berakar pada tekanan ekonomi. Puluhan tahun korupsi kronis dan salah kelola ekonomi yang luas diperparah oleh sanksi ekonomi internasional, sehingga menambah penderitaan sebagian besar rakyat biasa. ”
— Hassan Hakimian kepada Al Jazeera beberapa waktu lalu.
Pemicu awal protes adalah anjloknya nilai tukar rial Iran. Pada 28 Desember 2025, rial jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS dan hingga kini belum pulih secara signifikan.
Menurut data yang dikutip oleh Iran International, 6 Januari 2026, 1 dolar AS diperdagangkan sekitar 1,47 juta rial di pasar gelap Iran. Penurunan nilai mata uang rial Iran mencapai 56 persen hanya dalam enam bulan.
Baca Juga
Mata Uang Iran Terjun Bebas, 1 Dolar AS sama Dengan 1,47 Juta Rial, Kok Bisa?
Internasional
Namun, sejumlah media menyebut ada penguatan sedikit rial Iran hingga pertengahan bulan Januari, meski angkanya masih belum bisa dipastikan karena sangat variatif.
Untuk diketahui, nilai 1 rial Iran memang tidak dipakai dalam perdagangan barang di Iran, sebab nilainya sangat rendah. Pecahan mata uang Iran paling rendah yang biasa menjadi alat tukar perdagangan di Iran yakni 1.000 rial.
Ekonom Iran-Amerika, Nader Habibi, menekankan pentingnya nilai tukar bagi persepsi warga Iran.
“ Salah satu indikator ekonomi kunci yang benar-benar penting bagi masyarakat adalah nilai tukar. Orang-orang sangat memperhatikan posisi dolar terhadap rial, dan seiring meningkatnya ketidakpastian, jumlah mata uang keras yang mereka simpan, seperti dolar atau emas, juga meningkat. ”
— Nader Habibi kepada Al Jazeera, beberapa waktu lalu.
Iran Terjebak Stagflasi sebelum Berkonflik dengan Israel
Sebelum Iran berkonflik dengan Israel pada Juni tahun lalu, banyak ekonom telah menyebut ekonomi Iran terjebak dalam kondisi stagflasi. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Iran hanya 0,6 persen per tahun, jauh di bawah angka ideal 2-3 persen.
Dalam delapan tahun terakhir, IMF juga menghitung bahwa daya beli masyarakat Iran anjlok lebih dari 90 persen. Statistik resmi IMF menunjukkan harga pangan melonjak rata-rata 72 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Habibi juga menambahkan bahwa saat serangan Israel terjadi pada Juni tahun lalu, Iran telah kekurangan pasokan mata uang. Terlebih, pemerintah Iran saat itu sedang membutuhkan dana untuk membangun kembali pertahanannya akibat perang sesaat dengan Israel.
Kondisi itu mempercepat runtuhnya kepercayaan terhadap ekonomi Iran. Dilema itu sangat dirasakan oleh para pedagang di Iran.
“ Depresiasi rial yang cepat bahkan tidak dapat ditoleransi oleh elemen masyarakat yang paling konservatif sekalipun, seperti para Bazari (pedagang pasar). Bayangkan Anda ingin menjual sebuah televisi. Katakanlah Anda menjualnya dan keesokan harinya Anda perlu membeli yang baru untuk mengisi kembali persediaan. Harusnya harga televisi baru untuk stok lebih rendah dari harga jual sebelumnya. Namun, setelah rial runtuh, itu tidak lagi mungkin, sehingga para Bazari menutup toko mereka dan turun ke jalan. ”
— Habibi menerangkan.
Baca Juga
Starlink vs Iran: Ketika Perusahaan Teknologi Mencoba Runtuhkan Negara
Internasional
Internet Mati Melumpuhkan Ekonomi
Pemadaman intranet domestik oleh pemerintahan Iran disebut telah memparah dampak ekonomi. Aktivitas ekonomi bahkan lumpuh. Perbankan tutup, mesin anjungan tunai mandiri (ATM) mati total, penerbangan dibatasi, dan transaksi valuta asing nyaris berhenti.
Profesor ekonomi di Virginia Tech, Djavad Salehi-Isfahani, memaparkan besarnya dampak ekonomi akibat pemadaman tersebut. Dalam sebulan saja, saat reli unjuk rasa dilakukan, Djavad memprediksi kerugian ekonomi Iran semakin parah di rentang 20 miliar hingga 90 miliar dolar AS. Tapi, besaran kerugian sangat bergantung pada konversi mata uang yang digunakan.
“ Jika Anda menganggap pemadaman ini telah berlangsung sekitar satu bulan, maka kita bisa mengatakan secara adil bahwa ekonomi Iran hanya berjalan sekitar 50 persen kapasitas selama periode itu. Jika asumsi itu benar, Iran bisa kehilangan sekitar sepersepuluh dari PDB. Nilainya terus berubah, tetapi dalam setahun, kemungkinan berada di kisaran antara 20 miliar dolar AS hingga 90 miliar dolar AS. ”
— Djavad Salehi-Isfahani kepada Al Jazeera, beberapa waktu lalu.
Baca Juga
AS Ancam Tarif 25 Persen Bagi Negara yang Berbisnis dengan Iran
Internasional
Sanksi Berlapis Sejak 1979
Para pakar ekonomi Barat mengklaim ekonomi Iran saat ini nyaris tidak dapat dikenali dibandingkan dengan kondisi saat Revolusi Islam 1979. Perang, sanksi, dan perubahan prioritas ekonomi membuat pertumbuhan ekonomi melambat drastis.
Iran termasuk salah satu negara dengan sanksi terberat di dunia. Sanksi ekonomi terhadap Iran pertama kali dijatuhkan Amerika Serikat pada 1979, menyusul tumbangnya Shah Mohammad Reza Pahlavi. Saat itu, Washington menghentikan impor minyak dari Iran dan membekukan aset Iran senilai 12 miliar dolar AS.
Berikut sejumlah sanksi ekonomi yang didera Iran:
- •1995-1996: Presiden AS Bill Clinton melarang perusahaan AS berinvestasi di sektor minyak dan gas Iran, diikuti undang-undang yang mewajibkan sanksi terhadap perusahaan asing yang berinvestasi lebih dari 20 juta dolar AS per tahun di sektor energi Iran.
- •2006: Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terkait program nuklir Iran, termasuk pembekuan aset individu dan perusahaan.
- •2015: Iran menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dengan enam kekuatan dunia, menyepakati pembatasan pengayaan uranium selama 15 tahun.
- •2018: Donald Trump menarik AS secara sepihak dari JCPOA dan memberlakukan kembali seluruh sanksi.
- •2019-2020: AS menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris asing dan menambah sanksi, termasuk setelah pembunuhan Qassem Soleimani di Baghdad.
- •September 2025: Sanksi PBB kembali diberlakukan setelah Dewan Keamanan menolak pencabutan permanen sanksi ekonomi Iran.
Saat ini, hampir seluruh pendapatan minyak Iran dibekukan. Aset luar negeri ditahan, perdagangan dibatasi, dan sektor perbankan menjadi sasaran sanksi.
Meski demikian, data perusahaan analitik Kepler tahun 2025 menunjukkan bahwa China telah membeli lebih dari 80 persen ekspor minyak Iran, sebagian besar melalui armada tanker bayangan yang menghindari pelacakan.
Baca Juga
China Tolak Tarif AS terhadap Mitra Iran 25 Persen
Internasional